nubani.id – Peringati Hari Buruh Sedunia (Mayday) ratusan buruh di Tuban mengelar aksi damai, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban itu menyuarahkan sejumlah tuntutan di depan Kantor Pemkab Tuban, Jumat (1/5/2026)
Dalam aksi damai tersebut para buruh langsung ditemui oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky didampingi Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, Kapolres Tuban, AKBP Alaiddin dan Sekda Tuban Budi Wiyana. Usai melakukan orasi didepan kantor Pemkab Tuban perwakilan FSPMI langsung melakukan audiensi bersama Bupati
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Tuban, Duraji, menyampaikan sejumlah poin. Di antaranya pengoptimalan rumah singgah, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, akses afirmasi pendidikan bagi anak buruh, bantuan perlengkapan sekolah,
“Kami juga meminta agar segera dibentuk forum komunikasi rutin antara buruh, pemerintah, dan perusahaan, untuk menjadi jembatan komunikasi,” terang Duraji
Menanggapi hal tersebut, seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi dipastikan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Aspirasi yang masuk dicatat dan akan dikawal dalam proses kebijakan selanjutnya.
Pertama, terkait rumah singgah, Bupati menjelaskan program tersebut telah berjalan sejak 2025. Pemanfaatannya akan terus dioptimalkan melalui penguatan sosialisasi.
“Fasilitas akan kami tingkatkan, termasuk dukungan operasional. Sosialisasi juga kami perkuat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Bupati Lindra.
Bupati kelahiran April 1992 menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut berada di Kecamatan Gubeng, Surabaya, sekitar 2 sampai 3 kilometer dari RSUD dr. Soetomo.
“Saat ini tersedia 5 sampai 8 kamar dan akan dilengkapi kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pasien,” ujarnya
Selanjutnya, pada sektor kesehatan, Mas Lindra—sapaan Bupati Tuban menyebut bahwa masih ada sekitar 2,9 persen masyarakat Tuban yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Terkait kondisi tersebut, terangnya, pemkab akan memanfaatkan data verifikasi dan validasi (verval) terbaru untuk mempercepat penuntasan cakupan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas pihak agar target Universal Health Coverage dapat segera tercapai.
“Data verval yang sudah kami lakukan menjadi dasar untuk memastikan warga yang belum tercover bisa segera diakomodasi,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pendidikan, Pemkab akan menindaklanjuti kendala akses afirmasi bagi anak buruh. Program afirmasi 5 persen tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sistem penerimaan murid baru, yang memberi kuota khusus bagi anak buruh dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi keluarga tidak mampu. Bantuan seragam sekolah disiapkan sekitar dua ribuan paket dan akan disesuaikan berdasarkan hasil verval terbaru bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Selain usulan-usulan tersebut, audiensi yang berlangsung di kantor Pemkab Tuban itu juga menghasilkan kesepakatan pembentukan forum komunikasi rutin setiap tiga bulan. Forum ini akan mempertemukan buruh, pemerintah, dan perusahaan untuk mengantisipasi persoalan hubungan industrial sejak dini.
Karenanya, orang nomor satu di Tuban itu mengapresiasi sikap serikat pekerja yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia juga menilai usulan yang disampaikan tidak hanya untuk kepentingan pekerja, tetapi memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.
“Apa yang disampaikan ini bukan hanya untuk buruh, tetapi untuk masyarakat Tuban secara keseluruhan,” pungkasnya
