nubani.id – Gelar aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Tuban puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban menyuarakan delapan tuntutan
Dari delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut, para mahasiswa mendesak DPRD Tuban untuk melakukan evaluasi pengadaan kendaraan dinas baru di Inspektorat senilai Rp2,2 miliar, massa aksi menilai hal tersebut tidak relevan ditengah efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, HMI dan GMNI juga mensoalkan tunjangan perumahan DPRD, dimana tunjangan untuk Ketua DPRD mencapai Rp11 juta per bulan
“Ada delapan tuntutan yang kami sampaikan ke DPRD Tuban yang tadi diterima langsung oleh Ketua DPRD Tuban, dimana dua dari delapan merupakan tuntutan local dan ini akan kami kawal terus hingga tuntas,” terang Ketua GMNI Tuban, Agus Siswanto
Agus menambahkan pihaknya juga menyampaikan 6 tuntutan terkait isu nasional diantaranya mendesak DPR RI untuk membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR RI, diusut tuntas dan transparan terkait meninggalnya Affan Kurniawan Ojek Online (Ojol) yang terlindas mobil Barracuda Brimob. Segera disahkannya UU perampasan asset. DPR RI harus mengkaji ulang terkait dengan pasal 7a dan 7b terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
Selain itu, massa aksi dari HMI dan GMNI ini juga meminta DPR RI memecat wakil rakyat yang Toxic. Serta mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan seluruh institusi public
“Kami berharap tuntutan kami dipenuhi dan clear, dan jika nanti tuntutan kami ini belum ada terpenuhi maka kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak,” terangnya
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, yang menemui massa aksi mengatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa karena hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi, meski begitu pihaknya tidak menegaskan ada beberapa tuntutan yang domainnya kebijakan pusat
“Terkait hal tersebut kami menerima, kami bersama dengan eksekutif bersam-sama akan melakukan evaluasi. Sementara tuntutan yang merupakan kebijakan pusat, tetap akan kami rekomendasikan dan kita tindaklanjuti ke DPR RI,” terangnya
Sugiantoro juga menambahkan terkait tunjangan yang diterima DPRD hal tersebut telah sesuai aturan yang ada, meski begitu pihaknya akan melakukan evaluasi ulang perihal tunjangan sesuai instruksi presiden
“Sesuai instruksi presiden, tunjangan DPRD akan segera kami lakukan evaluasi secara menyeluruh. Untuk pengadaan kendaraan dinas di Inspektorat kita akan berupaya mengevaluasi semua kegiatan terutama pengadaan kendaraan dinas yang akan datang,” pungkas politisi asal partai Golkar ini (pul)
