nubani.id – Bakar ban bekas dan boneka pocong warnai aksi ujuk rasa penolakan UU TNI dan Pembahasan RUU Polri yang digelar ratusan mahasiswa Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tuban didepan kantor DPRD Tuban. Rabu (26/3/2025)
Dari pantauan nubani.id, arus lalu lintas jalur pantura Surabaya-Semarang tepatnya di jalan Tengku Umar sempat dialihkan kejalur alternative, hal ini dikarenakan ratusan massa yang tidak puas saat pimpinan DPRD Tuban membacakan lima tuntutan mahasiswa dirasa kurang tegas. Massa akhirnya turun ditengah jalan dan membakar ban bekas serta boneka pocong
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ahmad Wafa Amrillah mengatakan pihaknya membawah lima tuntutan, dimana dalam tuntutan tersebut para mahasiswa meminta, Presiden RI mencabut perubahan UU TNI yang melegitimasi praktik dwi fungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru.
Selain itu pihaknya juga meminta agar Mahkamah Konstitusi RI agar bersikap independen, netral dan objektif dalam memutus gugatan uji formil UU TNI
DPR dan Presiden RI segera menghentikan pembahasan revisi UU Polri yang berpotensi menjadikan Polri yang melegitimasikan perluasan ugal-ugalan (Excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikanya institusi “Superbody”
DPR dan Presiden RI segera menghentikan praktik produksi kebijakan yang nihil aspirasi.
DPR RI segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang.
“Kami disini membawah lima tuntutan, dimana kami meminta agar DPRD Tuban menyampaikan hal ini ke DPR RI,” unjar Ahmad Wafa Amrillah
Lebih lanjut Wafa mengatakan, pihaknya tidak puas dengan pimpinan DPRD Tuban saat menanggapi tuntutan mahasiswa, dimana pimpinan DPRD Tuban kurang secara lisan dan tegas membacakan tuntutan dari mahasiswa
“Kami menghormati DPRD Tuban, sudah menerima dan remomendasi kita, meski begitu kami kurang puas mereka kurang tegas membaca tuntutan ini,” ujarnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro saat menemui ratusan massa aksi didepan gedung DPRD Tuban menyampaikan pihaknya menerima rekomendasi apa yang disampaikan dari mahasiswa dan akan diteruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat
“Kami bareng-bareng mahasiswa akan berupaya semaksimal mungkin untuk meneruskan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. pengesahan UU TNI ini pasti menimbulkan kegelisahan dari para mahasiswa. Sebab, dikhawatirkan hal itu akan mengembalikan dwi fungsi ABRI,” ujar Ketua DPRD Tuban (MS)
