nubani.id – Khasus stanting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tuban, segala upaya pencegahan dan penurunan angka stanting terus dilakukan
Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono ditemui digedung Korpri usai memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten Tuban Jumat (16/05/2025), menuturkan PPPS merupakan salah satu program prioritas Pemkab Tuban yang selaras dengan program Pemprov dan pemerintah pusat
Pemkab Tuban dalam menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan. Adapun output rapat berupa rencana aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Rencana aksi tersebut melibatkan lintas sektoral sehingga diperlukan penyusunan program konvergen. Kebijakan yang diambil serta anggaran yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien.
“Pemkab Tuban menargetkan penanganan stunting dapat tuntas dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Pada tahun 2025 ini, ditargetkan dapat turun menjadi 14 persen dari yang semula 17,8 di tahun 2023 lalu. Karena sampai saat ini angka stunting 2024 belum dirilis pusat,” jelasnya
Lebih lanjut Joko menyampaikan Tim Percegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) akan melakukan rembuk stunting mulai dari tingkat desa. Selain itu, juga akan disusun analisa situasi di tiap kecamatan. Locus pelaksanaan PPPS di tingkat Posyandu. Sehingga didapatkan data holistik hingga tingkat terkecil.
Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan stunting. Ia menyebutkan bahwa penurunan angka stunting memerlukan sinergi antara sektor pendidikan, infrastruktur, sosial, serta peran masyarakat.
“Pencegahan dan percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Ini adalah tugas kita bersama, karena menyangkut masa depan generasi penerus Tuban,” tegas Wabup.
Di samping itu, guna memaksimalkan program penanganan Stunting perlu melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, kader kesehatan, dan keluarga.
“Monitoring dan evaluasi perlu harus dijalankan secara berkala dengan mempertimbangkan data yang muncul. Mulai dari data jumlah anak, ibu hamil, data prevalensi, hingga data hasil posyandu,” pungkasnya (MS)
